MENTAWAI – Judicial Justice | Pelaksanaan proyek Preservasi Jalan dan Jembatan Tuapejat–Rokot, Rokot–Sioban–Katiet oleh PT. Alco Sejahtera Abadi dikeluhkan masyarakat. Warga menilai pekerjaan di Sioban dan Km 7 Tuapejat berjalan lamban serta mempertanyakan mutu material dan pengawasan di lapangan.
Berdasarkan informasi papan proyek, pekerjaan tersebut berada di bawah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.6. Nilai kontraknya mencapai Rp28.725.725.000, dengan tanggal kontrak 27 Maret 2026 dan waktu pelaksanaan 280 hari kalender.
Sorotan warga antara lain tertuju pada pekerjaan turap dan lantai dasar atau lean concrete (LC), terutama pada awal pelaksanaan. Menurut keterangan warga, pekerjaan tersebut diduga menggunakan batu lokal yang mereka sebut batu lelet serta pasir lokal yang dinilai mengandung banyak lumpur.
Warga juga menyebut personel konsultan pengawas hanya sesekali terlihat ketika pekerjaan turap dan pengecoran berlangsung. Keterangan ini merupakan pengamatan warga, sementara catatan kehadiran dan pelaksanaan pengawasan belum diperoleh.
Ediyanto, warga Sipora yang mengaku pernah berkecimpung dalam pekerjaan proyek, menyoroti persoalan upah dan pasokan kebutuhan pekerjaan. Menurutnya, pekerja beberapa kali mogok akibat keterlambatan pembayaran gaji. Pasokan material serta bahan bakar minyak untuk peralatan juga disebut kerap tersendat.
Dari kondisi tersebut, Ediyanto menduga pelaksana menghadapi keterbatasan modal. Dugaan itu belum terkonfirmasi kepada pihak perusahaan.
Atas berbagai persoalan tersebut, masyarakat berharap anggota DPRD dan media tidak bungkam. Warga mengharapkan anggota DPRD menyerap serta meneruskan keluhan kepada instansi terkait, sementara media terus mengawal pelaksanaan pekerjaan melalui pemberitaan yang berimbang.
Bahan pemberitaan ini akan memuat tanggapan PT. Alco Sejahtera Abadi, konsultan pengawas, maupun PPK 1.6 mengenai keluhan tersebut, termasuk progres pekerjaan, pembayaran upah, pasokan material dan BBM, serta pengendalian mutu di lapangan.
