Wabup Siak Tegaskan Pengadaan Barang dan Jasa Harus Berkualitas dan Bermanfaat bagi Masyarakat

SIAK – Judicial Justice | Wakil Bupati Siak Syamsurizal mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menjadikan penyerapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan harus menghasilkan pekerjaan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Syamsurizal saat membuka Sosialisasi Aspek Hukum dan Mitigasi Risiko dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Siak di Ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Kamis (19/11/2026).

Menurut Syamsurizal, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administratif untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah. Pengadaan merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Di dalam setiap proses pengadaan terdapat tanggung jawab besar terhadap penggunaan uang rakyat. Jangan sampai anggaran telah dibelanjakan, tetapi hasilnya tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” kata Syamsurizal.

Ia menegaskan, seluruh tahapan pengadaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dengan mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas.

Syamsurizal juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengadaan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap maupun selesainya pekerjaan. Kualitas hasil, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi indikator utama.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Siak, Riko Rosandi, menilai lemahnya perencanaan menjadi salah satu faktor yang berpotensi memunculkan persoalan dalam proses pengadaan.

Karena itu, ia meminta perangkat daerah memperkuat persiapan sejak tahap awal, termasuk penyusunan perencanaan, kelengkapan dokumentasi, hingga penetapan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Perencanaan dan dokumentasi itu penting, agar berbagai persoalan dapat diantisipasi sejak awal,” ujar Riko.

Baca Juga:  Sekda Siak Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Tekankan Integritas dan Inovasi Pelayanan

Ia menambahkan, mitigasi risiko tidak boleh berhenti sebagai formalitas dalam kegiatan sosialisasi, tetapi harus diterapkan sebagai budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

Bacaan Lainnya

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak berharap aparatur semakin memahami aspek hukum pengadaan, mampu mengambil keputusan secara profesional sesuai ketentuan, serta mengantisipasi potensi risiko hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa tidak hanya memastikan anggaran terserap sesuai prosedur, tetapi juga menjamin setiap belanja pemerintah menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *