PELALAWAN – Judicial Justice | Seorang wartawan di Kabupaten Pelalawan, Jono Mulya alias Mas Jono, mengadukan dugaan tindak pidana penganiayaan ke Polres Pelalawan. Ia mengaku mengalami pemukulan hingga mengalami luka lebam dan memar setelah terlibat persoalan dengan seorang pria berinisial AS di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau.
Pengaduan tersebut ditujukan kepada Kapolres Pelalawan di Pangkalan Kerinci dan tertanggal 14 November 2026. Dalam pengaduannya, Jono yang diketahui merupakan anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menyebut dugaan penganiayaan terjadi pada Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 21.00 WIB.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan Jono, persoalan bermula ketika dirinya bertemu dengan seorang perempuan berinisial F di Pasar Desa Palas sekitar pukul 14.00 WIB, saat berlangsung kegiatan kampanye calon kepala desa.
Sekitar pukul 19.00 WIB, Jono mengaku kembali bertemu dengan F di rumah kakeknya. Keduanya sempat berbincang di teras rumah, sementara sejumlah anggota keluarga lainnya berada di dalam rumah.
Namun, situasi berubah ketika suami F berinisial AS datang sekitar pukul 21.00 WIB. Jono menyebut AS datang sambil berteriak dan kemudian mengejarnya.
Jono mengaku berusaha menghindar dengan berlari ke arah samping rumah. Akan tetapi, ia terjatuh saat dikejar dan kemudian mengalami dugaan pemukulan.
Akibat kejadian tersebut, Jono mengaku mengalami rasa sakit pada bagian kepala, pinggang, paha, dan betis, disertai luka lebam serta memar.
Kompensasi Rp15 Juta dan Motor Dijadikan Jaminan
Persoalan tersebut kemudian berlanjut setelah Jono meminta pertolongan kepada warga sekitar. Dalam situasi itu, kedua pihak disebut membuat dokumen tertulis berupa surat kesepakatan pernyataan antara AS dan Jono Mulya.
Permintaan kompensasi sebesar Rp15 juta kepada Jono. Karena mengaku tidak memiliki uang untuk memenuhi permintaan tersebut, Jono menyebut dirinya diminta tetap duduk di rumah warga hingga dapat menyanggupi pembayaran.
Jono juga mengaku sepeda motor Yamaha Lexi 155 miliknya dijadikan jaminan atas permintaan uang tersebut. Ia menyebut penandatanganan surat dan penyerahan kendaraan dilakukan dalam kondisi tertekan karena takut kembali mengalami kekerasan dan tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi.
“Karena AS meminta saya harus memberikan uang kompensasi Rp15 juta, tetapi saya tidak punya uang. Kemudian ia mengatakan kalau tidak ada uangnya, duduk saja di sini. Akhirnya saya semakin tertekan dan terpaksa menandatangani surat itu. Motor saya Yamaha Lexi 155 menjadi jaminan kepada AS karena saya takut dipukul lagi dan tidak bisa pulang. Setelah itu datang satu orang teman yang baru mendapat informasi keberadaan saya di Palas dan menjemput saya,” ungkap Jono.
Surat kesepakatan tersebut juga memuat pernyataan bahwa Jono tidak akan mengulangi perbuatan yang dianggap mengganggu rumah tangga pihak pertama. Selain itu, terdapat ketentuan pelunasan kompensasi dalam waktu tiga hari.
Persoalan ini turut menimbulkan pertanyaan mengenai proses pembuatan surat kesepakatan, termasuk apakah penandatanganan dokumen dan penyerahan sepeda motor dilakukan secara sukarela atau berada di bawah tekanan.
Jono sebelumnya juga mengaku tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi dan dijaga oleh beberapa orang. Namun, seluruh keterangan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.
PPWI Soroti Dugaan Penganiayaan dan Permintaan Uang
Ketua DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Pelalawan, Amiruddin Yusuf, menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara objektif dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan pelanggaran moral atau persoalan rumah tangga, penyelesaiannya seharusnya tidak menimbulkan dugaan tindak pidana baru.
“Kalau peristiwa itu, secara hukum, dugaan penganiayaan dapat diperiksa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, apabila ditemukan bukti adanya pembatasan kebebasan secara melawan hukum, pemaksaan, atau permintaan uang dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, penyidik dapat mendalami kemungkinan penerapan ketentuan pidana lainnya. Kita perlu tahu dasar AS melakukan permintaan uang sebesar Rp15 juta itu dan menyimpan motor itu sebagai jaminan,” tegas Amiruddin, Minggu (15/11/2026).
Ia berharap aparat penegak hukum tidak hanya melihat persoalan dari satu sisi, tetapi juga memeriksa seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan penganiayaan, permintaan kompensasi, keberadaan surat kesepakatan, serta penguasaan kendaraan milik Jono.
AS Bantah Penganiayaan, Sebut Motor Diserahkan Sukarela
Sementara itu, saat dikonfirmasi, AS membantah telah melakukan penganiayaan terhadap Jono. Ia justru menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara baik-baik di Desa Palas.
“Itu tidak ada. Kalau Jono merasa keberatan atau merasa dirugikan, dudukkan saja di Palas, kita selesaikan dengan bagus-bagus, sesuai tidak dengan omongan dia apa yang telah dia ucapkan. Kalau aku sama Jono belum ada masalah sebelumnya, kami biasa-biasa saja,” ujar AS.
Terkait sepeda motor Yamaha Lexi 155 milik Jono, AS membantah melakukan penahanan. Ia menyatakan kendaraan tersebut ditinggalkan Jono secara sukarela tanpa adanya paksaan.
“Motornya tidak ditahan. Dia dengan sukarela tanpa ada paksaan meninggalkan motornya itu sebagai jaminan. Pak Bhabin pun sudah mengonfirmasi saya, selagi bisa ditempuh jalur damai, ya damailah bagus-bagus. Tidak perlu dinaikkan masalah ini. Tetapi kalau tidak ada itikad baik dari Jono, ya terserah Bapak mau seperti apa. Mau kita buat delik perkara aduan pun tidak masalah juga,” jelasnya.
Penyidik Polres Pelalawan Tunggu Disposisi Pimpinan
Terpisah, penyidik Polres Pelalawan, Wahyu Siregar, menyampaikan agar pihak terkait menunggu laporan pengaduan tersebut disampaikan kepada pimpinan.
Menurutnya, setelah pengaduan diteruskan dan mendapatkan disposisi, tindak lanjut penanganannya akan diinformasikan.
Ketua DPC PPWI Pelalawan, Amiruddin Yusuf, berharap Polres Pelalawan dapat menangani pengaduan tersebut secara profesional, transparan, dan objektif dengan memeriksa seluruh pihak yang terlibat.
Ia juga meminta agar keterangan saksi, dokumen kesepakatan, kondisi kendaraan, serta bukti medis melalui visum diperiksa guna memastikan duduk perkara yang sebenarnya.
