KUA-PPAS APBD Pelalawan 2027 Disepakati Rp1,365 Triliun, Zukri Tegaskan OPD Tak Boleh Keluar dari Plafon

Keterangan Foto: Bupati Pelalawan H. Zukri, SM., MM., bersama Ketua DPRD Pelalawan H. Syafrizal, SE., dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2027. Pendapatan dan belanja daerah disepakati masing-masing sebesar Rp1,365 triliun sebagai landasan pembangunan Pelalawan 2027. Rabu (18/11/2026).

PELALAWAN – Judicial Justice | Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama DPRD Kabupaten Pelalawan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan total pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp1.365.993.984.000,00.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan, yang dihadiri Bupati Pelalawan H. Zukri, SM., MM., dan Ketua DPRD Pelalawan H. Syafrizal, SE., bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah. Rabu (18/11/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Pelalawan H. Zukri, SM., MM., menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS bukan sekadar dokumen yang memuat angka-angka anggaran, melainkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Pelalawan pada 2027.

“KUA-PPAS yang disepakati bukan sekadar dokumen angka. Ini adalah komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membangun Pelalawan yang lebih maju” terang Bupati.

Bupati menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, KEM PPKF Tahun 2027, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia mengakui proses pembahasan anggaran bersama DPRD tidak terlepas dari dinamika, perdebatan, hingga perbedaan kepentingan. Namun, seluruh tahapan tersebut akhirnya dapat dilalui hingga mencapai kesepakatan.

“Kami menyadari, proses pembahasan ini tidak mudah. Ada dinamika, ada perdebatan, ada tarik-menarik kepentingan. Namun semua itu kita lalui dengan semangat kebersamaan, demi satu tujuan, APBD yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Pendapatan dan Belanja Daerah Disepakati Rp1,365 Triliun

Berdasarkan pokok-pokok kesepakatan KUA-PPAS 2027, Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan ditetapkan sebesar Rp1.365.993.984.000,00.

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Bupati Afni Lantik 60 Pejabat Administrator dan Pengawas, Tekankan ASN Melayani Masyarakat

Bupati menyebutkan, target pendapatan tersebut disusun secara realistis agar tidak terlalu tinggi sehingga berpotensi menjadi beban, namun juga tidak terlalu rendah agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan.

Sementara itu, Belanja Daerah juga disepakati sebesar Rp1.365.993.984.000,00. Anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mandatory spending serta mendukung program-program prioritas pembangunan daerah.

Pemenuhan mandatory spending meliputi sektor pendidikan, infrastruktur dari Dana Transfer Umum (DTU), belanja pegawai, dan pengawasan.

Adapun program prioritas pembangunan Kabupaten Pelalawan Tahun 2027 meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal, pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif, serta penguatan pemberian jaminan sosial dan stabilitas keamanan serta ketertiban umum.

Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang didukung data terpadu dan valid, pemantapan dan peningkatan infrastruktur, penataan Kota Pangkalan Kerinci dan ibu kota kecamatan, program Pelalawan Sejuk, serta peningkatan ketahanan bencana daerah.

Pembiayaan Daerah Ditargetkan Nol Rupiah

Dalam kesepakatan tersebut, Pembiayaan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp0,00 atau nol rupiah.

Kebijakan tersebut didasarkan pada kondisi anggaran yang disusun berimbang, dengan total belanja daerah sepenuhnya dibiayai oleh pendapatan daerah. Dengan demikian, tidak terdapat defisit yang harus ditutup melalui pembiayaan netto maupun surplus yang dialokasikan ke pembiayaan netto.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga tidak menganggarkan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2027.

Kebijakan pembiayaan nol rupiah tersebut disebut sebagai bentuk kehati-hatian dan upaya menjaga kemandirian fiskal daerah agar APBD tidak membebani tahun anggaran berikutnya.

Zukri Ingatkan OPD Tidak Boleh Keluar dari Kesepakatan

Setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, tahapan selanjutnya adalah penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2027.

Baca Juga:  Santri di Pelalawan Diduga Dikeroyok Empat Rekannya, Dirawat Intensif di Pekanbaru

Bupati Zukri secara khusus menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) sesuai plafon yang telah disepakati dalam PPAS.

“Tidak boleh ada kegiatan di luar KUA-PPAS. Input RKA di SIPD RI harus tepat waktu, tepat angka, dan tepat tagging,” tegas Bupati.

Bupati juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengawal proses penyusunan anggaran secara tegas. Apabila terdapat OPD yang mengusulkan kegiatan di luar kesepakatan KUA-PPAS, usulan tersebut harus dikembalikan.

Penegasan ini menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan agar tidak menyimpang dari kesepakatan bersama.

Menutup sambutannya, atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah bekerja keras membahas KUA-PPAS hingga mencapai kesepakatan.

“Semoga Nota Kesepakatan ini menjadi awal yang baik untuk APBD 2027 yang tepat waktu, tepat sasaran, dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan,” tutupnya.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan kini memasuki tahapan penyusunan Rancangan APBD 2027. Besaran anggaran dan program prioritas yang telah disepakati diharapkan menjadi landasan bagi pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *