Panglima Bungsu Soroti Dugaan Penjebakan Wartawan dan Peredaran Rokok Ilegal di Batam

Keterangan Foto: Ketua Ormas Panglima Bungsu Laskar Boedak Melayu Nusantara, Al Amin (Bungsu Amin), menyampaikan sikap tegas terkait dugaan penjebakan wartawan dan peredaran rokok ilegal merek Manchester di Batam. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut seluruh persoalan secara transparan, objektif, dan tidak tebang pilih, didukung pandangan hukum ANDI MS & PARTNERS. Rabu (18/11/2026).

BATAM – JUDICIALJUSTICE.COM | Organisasi Masyarakat (Ormas) Panglima Bungsu Laskar Boedak Melayu Nusantara menyampaikan pernyataan sikap terkait dugaan penjebakan seorang wartawan di Batam yang dikaitkan dengan penerimaan uang sebesar Rp10 juta. Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum mengusut persoalan secara transparan, objektif, dan menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester yang sebelumnya menjadi objek pemberitaan.

Ketua Ormas Panglima Bungsu Laskar Boedak Melayu Nusantara, Al Amin atau yang dikenal dengan Bungsu Amin, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berfokus pada dugaan peristiwa yang melibatkan wartawan, sementara persoalan utama mengenai dugaan peredaran rokok ilegal justru kehilangan perhatian.

Menurutnya, seluruh pihak harus tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian melalui proses hukum yang sah.

“Kami menghormati kewenangan aparat penegak hukum. Namun, setiap proses hukum harus berjalan transparan, objektif, profesional, serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,” Tegas Amin, sikap Panglima Bungsu dalam pernyataan tertulisnya.

Minta Dugaan Penjebakan Wartawan Diungkap

Panglima Bungsu menilai dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan transaksi uang Rp10 juta harus diusut secara cermat. Aparat diminta mengungkap secara terang kronologi peristiwa, termasuk siapa yang pertama kali menginisiasi transaksi, bagaimana komunikasi berlangsung, siapa yang menawarkan maupun meminta uang, serta apakah terdapat unsur ancaman atau pemaksaan.

Organisasi tersebut juga meminta dugaan adanya skenario, rekayasa, ataupun penjebakan diuji melalui fakta dan alat bukti yang sah.

Menurut Panglima Bungsu, penerimaan atau penyerahan sejumlah uang tidak serta-merta membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana pemerasan maupun pengancaman. Seluruh unsur pidana harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Panglima Bungsu menegaskan bahwa profesi wartawan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum apabila nantinya terbukti terjadi pelanggaran.

Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Jangan Tenggelam

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Usut Dugaan Skandal Lahan Ulayat Desa Palas, Sekoci24.co Resmi Layangkan Surat Konfirmasi ke PT Arara Abadi

Selain persoalan yang melibatkan wartawan, Panglima Bungsu secara khusus menyoroti dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester yang sebelumnya menjadi latar belakang pemberitaan.

Menurut Al Amin, dugaan peredaran barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan penerimaan negara, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengawasan distribusi barang kena cukai.

Untuk itu, pihaknya mendorong aparat penegak hukum dan instansi terkait, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, agar melakukan penelusuran secara profesional dan independen.

Penelusuran tersebut dinilai perlu mencakup asal-usul barang, pihak yang memproduksi atau memasukkan, distributor, jaringan peredaran, hingga jalur distribusinya.

“Jangan sampai proses hukum terhadap pihak yang memberitakan justru membuat substansi persoalan awal kehilangan perhatian. Apabila ditemukan pelanggaran, siapa pun pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” tegas Panglima Bungsu dalam pernyataan sikapnya.

Soroti Perlindungan Kebebasan Pers

Panglima Bungsu juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurut organisasi tersebut, wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional harus memperoleh perlindungan hukum. Namun, kebebasan pers juga harus dijalankan dengan mengedepankan kode etik jurnalistik, independensi, profesionalitas, dan tanggung jawab.

Panglima Bungsu menyatakan menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap kegiatan jurnalistik yang sah. Sebaliknya, apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan profesi untuk melakukan tindak pidana, persoalan tersebut juga harus diproses secara adil.

ANDI MS & PARTNERS Berikan Pandangan Hukum

Sementara itu, ANDI MS & PARTNERS selaku penasihat hukum Ormas Panglima Bungsu Laskar Boedak Melayu Nusantara turut memberikan pandangan hukum terhadap persoalan tersebut.

Dalam pendapat hukumnya, ANDI MS & PARTNERS menilai terdapat dua kepentingan hukum yang harus diperiksa secara proporsional, yakni dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan transaksi uang antara wartawan dan pihak pengusaha serta dugaan pelanggaran ketentuan peredaran barang kena cukai yang menjadi objek pemberitaan awal.

Dalam perspektif hukum pidana, penerimaan sejumlah uang tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana pemerasan atau pengancaman. Penegak hukum harus membuktikan perbuatan, kesengajaan, unsur pemaksaan, serta tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum sesuai ketentuan yang disangkakan.

Baca Juga:  Di Tengah Sakit Jantung dan Impian Haji yang Tertunda, Armaita Berharap Hakim Memberikan Keadilan

Pendapat hukum tersebut juga menyinggung Pasal 482 dan Pasal 483 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selain itu, ANDI MS & PARTNERS mengingatkan pentingnya memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dalam konteks perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistik secara sah.

Adapun dugaan peredaran rokok ilegal perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

ANDI MS & PARTNERS berpandangan bahwa penegakan hukum harus menelusuri sumber persoalan, rangkaian peristiwa, serta seluruh pihak yang secara hukum patut dimintai pertanggungjawaban.

Desak Penegakan Hukum Transparan dan Tidak Tebang Pilih

Dalam pernyataan sikapnya, Panglima Bungsu menyampaikan lima poin penting kepada aparat penegak hukum, yakni mengungkap kronologi peristiwa dan komunikasi seluruh pihak, memastikan keabsahan alat bukti termasuk bukti elektronik dan transaksi keuangan, menelusuri dugaan peredaran rokok ilegal secara independen, menjamin hak-hak hukum setiap pihak, serta menghindari rekayasa, tekanan, intervensi, maupun penyalahgunaan kewenangan.

Menutup pernyataannya, Al Amin menegaskan bahwa Panglima Bungsu tidak sedang membenarkan ataupun menyalahkan pihak tertentu. Organisasi tersebut berdiri pada prinsip bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan kekuasaan, tekanan, maupun kepentingan kelompok.

Panglima Bungsu berharap dugaan terhadap wartawan dapat diperiksa secara objektif, dugaan penjebakan ditelusuri secara serius, dan dugaan peredaran rokok ilegal tidak dibiarkan tenggelam di tengah polemik yang berkembang.

“Jangan sampai orang yang mengungkap dugaan pelanggaran justru menjadi satu-satunya pihak yang diperiksa, sementara dugaan pelanggaran yang menjadi awal persoalan tidak pernah diungkap secara tuntas. Namun, kebebasan pers juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindak pidana,” demikian penegasan dalam pernyataan sikap tersebut.

Panglima Bungsu Laskar Boedak Melayu Nusantara

Ketua: Al Amin (Bungsu Amin)

Menjaga Kepentingan Masyarakat, Mengawal Keadilan.

Didukung oleh ANDI MS & PARTNERS Law.Business.Advisory selaku Penasihat Hukum Ormas Panglima Bungsu Laskar Boedak Melayu Nusantara.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *