Pemerintah Cabut Izin PBPH RAPP Seluas 338.536 Hektare, Satgas PKH Ungkap Lima Temuan Pelanggaran

PELALAWAN, RIAU – Judicial Justice | Pemerintah Republik Indonesia resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Keputusan pemerintah itu diungkap melalui siaran pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang diterbitkan di Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).

Dalam keterangannya, Satgas PKH membeberkan sejumlah temuan yang menjadi dasar pencabutan izin perusahaan, termasuk kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit, aktivitas pertambangan tanpa izin, hingga kerusakan kawasan lindung.

Luas areal PBPH RAPP yang dicabut mencapai sekitar 338.536 hektare. Keputusan tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah melakukan penertiban pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau.

Lima Temuan Satgas PKH Jadi Dasar Pencabutan Izin

Berdasarkan siaran pers Satgas PKH, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi dasar tindakan administratif terhadap PBPH RAPP.

Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, serta kegiatan pertambangan tanpa izin dengan luas mencapai 541,46 hektare.

Satgas PKH juga mengungkap adanya kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Selain itu, pemerintah turut menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Bacaan Lainnya

Temuan-temuan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan PBPH.

Baca Juga:  Pria di Segati Ditangkap, Polres Pelalawan Sita Sabu 28,14 Gram

Seluruh Aktivitas Dihentikan, Kawasan Kembali Dikuasai Negara

Konsekuensi pencabutan izin tersebut tidak hanya menyangkut penghentian legalitas pemanfaatan hutan oleh perusahaan.

Satgas PKH menegaskan seluruh kegiatan di dalam areal izin yang dicabut harus dihentikan dan kawasan tersebut kembali dikuasai negara.

Pencabutan PBPH juga tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang ditemukan.

Dengan demikian, perusahaan tetap memiliki kewajiban menyelesaikan persoalan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat temuan yang disampaikan pemerintah mencakup ekosistem gambut, kawasan lindung, serta habitat satwa liar yang memiliki fungsi ekologis strategis.

Satgas PKH Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan Berlanjut

Dalam pernyataan resminya, Satgas PKH menegaskan pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestarian lingkungan.

Satgas PKH juga menyatakan penertiban akan terus dilakukan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan sekaligus menjaga aset negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PT Gemilang Sawit Lestari Juga Disorot Satgas PKH

Tidak hanya RAPP, dalam siaran pers yang sama Satgas PKH turut mengungkap hasil penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, pabrik kelapa sawit (PKS) non-kebun milik PT GSL diduga melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan PKS tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Baca Juga:  Penggantian Kapolri Kompetensi Absolut Presiden

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 42 hektare.

Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.

RAPP Sebelumnya Menyatakan Masih Menunggu Penjelasan Pemerintah

Sebelumnya, melalui pernyataan resmi tertanggal 20 November 2026, manajemen RAPP menyampaikan telah menerima informasi mengenai pencabutan konsesi kehutanan dan masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.

RAPP juga menyoroti dampak operasional perusahaan terhadap ketenagakerjaan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Riau.

Dengan terungkapnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 beserta sejumlah temuan Satgas PKH, perhatian publik kini tertuju pada pelaksanaan pencabutan izin tersebut.

Pemerintah perlu memastikan seluruh aktivitas dalam areal yang izinnya dicabut benar-benar dihentikan, penguasaan kembali kawasan berjalan sesuai ketentuan, serta kewajiban pemulihan lingkungan dilaksanakan.

Di sisi lain, kepastian terhadap nasib pekerja, masyarakat sekitar kawasan, dan pelaku usaha lokal juga menjadi persoalan yang membutuhkan penjelasan pemerintah.

Pencabutan izin PBPH RAPP seluas sekitar 338.536 hektare bukan hanya menyangkut keputusan administratif, tetapi juga pelaksanaan kewenangan negara dalam mengawasi pemanfaatan kawasan hutan.

Publik kini menantikan sejauh mana keputusan tersebut dilaksanakan, termasuk bagaimana pemerintah memastikan pemulihan kawasan hutan dan pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran yang terbukti.##

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *