PEKANBARU || judicialjustice.com – Kepala SMP Negeri Madani Pekanbaru Abdurrahman menyampaikan usulan terkait peningkatan kesejahteraan guru dalam pertemuan bersama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Sabtu (7/3/2026).
Sebagian tenaga pengajar di SMP Negeri Madani telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu saat ini.
“Rata-rata gaji yang diterima guru dengan status tersebut berkisar sekitar Rp2 juta per bulan. Sebelum berstatus PPPK paruh waktu, beberapa guru tahfiz di sekolah tersebut sebelumnya menerima penghasilan sekitar Rp5 juta per bulan,” ungkap Abdurrahman.
Oleh karena itu, pihak sekolah mengusulkan tambahan insentif sekitar Rp3 juta. Agar, penghasilan para guru dapat kembali mendekati jumlah sebelumnya.
“Usulan ini kami sampaikan agar motivasi para guru tetap terjaga. Paling tidak, penghasilan mereka dapat mendekati gaji yang sebelumnya diterima,” ujar Abdurrahman.
Wali Kota merespons usulan tersebut secara positif. Wali kota berjanji akan mencari solusi terbaik agar kesejahteraan para guru tetap terjamin.
“Sistem penggajian di SMP Negeri Madani memiliki perbedaan dibandingkan dengan sekolah lain sebelumnya. Selain menerima gaji pokok bagi guru berstatus aparatur sipil negara, tenaga pendidik di sekolah tersebut juga memperoleh tambahan insentif,” ungkap Abdurrahman.
Pemberian insentif tersebut diberikan karena para guru menjalankan tugas yang dinilai lebih intensif, terutama dalam pembinaan program unggulan sekolah, seperti pendidikan tahfiz Alquran dan pembinaan karakter siswa. Di SMP Negeri Madani, para guru bekerja lebih maksimal, terutama dalam menjalankan program unggulan sekolah.
“Saya berharap dukungan dari Pemko Pekanbaru dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri Madani. Hal ini sekaligus menjaga semangat para guru dalam mendidik dan membina para peserta didik,” harap Abdurrahman.
Pemko Pekanbaru.
Pewarta : Marta Eka P.
