Korban Dugaan Penganiayaan di Nias Selatan Harapkan Polisi Segera Tahan Tersangka

NIAS SELATAN – Judicial Justice | Seorang ibu rumah tangga (IRT) warga Desa Bawolahusa, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan, berinisial Yusni Halawa, berharap pihak Kepolisian Resor (Polres) Nias Selatan segera melakukan penahanan terhadap tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialaminya.

Peristiwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa, 28 Juli 2026. Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polres Nias Selatan melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/177/VII/2026/SPKT/POLRES NIAS SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 31 Agustus 2026.

Perkembangan penanganan perkara tersebut ditandai dengan diterimanya surat pemberitahuan penetapan tersangka oleh korban pada 10 November 2026. Dalam surat tersebut, terlapor berinisial HT telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Meski demikian, korban mengaku masih merasa takut dan khawatir terhadap keberadaan maupun gerak-gerik tersangka. Terlebih, korban dan tersangka diketahui tinggal di lingkungan desa yang sama.

Atas kondisi tersebut, korban berharap Kapolres Nias Selatan memberikan perhatian terhadap rasa aman dirinya dengan mempertimbangkan penahanan terhadap tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, saat dikonfirmasi di tempatnya mengajar di SMP Negeri 2 Mazino pada Rabu (11/11/2026), HT membantah telah melakukan penganiayaan terhadap Yusni, Ia menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.

Penasihat hukum korban, Mareti Ndraha, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Nias Selatan atas penetapan terlapor sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Mareti selanjutnya berharap penyidik dapat mempertimbangkan penahanan terhadap tersangka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang menurutnya menjadi salah satu dasar hukum terkait penahanan dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 KUHP.

Baca Juga:  Pelalawan Raih PPD Terbaik I se-Riau, Bupati Zukri Tekankan Kepedulian kepada Anak Yatim

Ia berharap proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus memberikan perlindungan serta rasa aman bagi korban.

Bacaan Lainnya

Hingga berita ini diterbitkan, korban masih berharap Polres Nias Selatan dapat memberikan kepastian hukum dan mengambil langkah yang diperlukan dalam penanganan perkara tersebut.

Pewarta: Redianus Laia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *