Kuasa Hukum Jono Mulya Pertanyakan Surat Perdamaian Rp15 Juta dan Penguasaan Motor

Keterangan Foto: Azwar Alimin Musa, S.H., selaku kuasa hukum Jono Mulya, saat memberikan keterangan terkait dugaan penganiayaan, intimidasi, surat perdamaian senilai Rp15 juta, serta penguasaan sepeda motor milik kliennya. Senin (16/11/2026).

PELALAWAN – Judicial Justice | Dugaan penganiayaan, intimidasi, hingga penguasaan sepeda motor milik Jono Mulya menjadi sorotan serius kuasa hukumnya, Azwar Alimin Musa, S.H. Pihak kuasa hukum mempertanyakan proses penandatanganan surat perdamaian yang memuat kewajiban pembayaran sebesar Rp15 juta, serta dasar hukum penguasaan sepeda motor Yamaha Lexi milik kliennya.

Azwar menegaskan, persoalan yang melibatkan seorang pria berinisial A.S. tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai perselisihan pribadi yang berujung pada kesepakatan pembayaran sejumlah uang. Menurutnya, dugaan kekerasan fisik, tekanan terhadap kliennya, serta proses terbentuknya surat perdamaian harus diperiksa secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan keterangan Jono Mulya dan rekaman percakapan yang telah dipelajari, terdapat sejumlah pernyataan yang dinilai perlu menjadi bahan pendalaman penyidik.

Dalam rekaman tersebut, Jono terdengar menyampaikan keberatan dengan mengatakan, “Aku enggak terima.”

Selain itu, terdengar pula pernyataan, “Kalau kau tidak pegang uang duduk dulu saja kau di sini” dan “Tidak usah kau ke mana-mana.”

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena dikaitkan dengan situasi ketika Jono disebut berada di tengah sejumlah orang. Dalam percakapan yang sama, Jono juga terdengar mengeluhkan kondisi kepalanya yang sakit dan mengalami pembengkakan setelah diduga dipukul.

“Kami mempertanyakan bagaimana seseorang yang diduga mengalami penganiayaan, berada dalam situasi dikelilingi sejumlah orang, kemudian harus menandatangani surat yang membebankan kewajiban pembayaran Rp15 juta. Proses dan keadaan saat surat itu ditandatangani harus diperiksa secara menyeluruh,” tegas Azwar.

Tanda Tangan Surat Perdamaian Dipersoalkan

Kuasa hukum Jono Mulya turut mempersoalkan proses terbentuknya surat kesepakatan perdamaian tersebut.

Menurut Azwar, adanya tanda tangan dalam sebuah dokumen tidak serta-merta menutup ruang pemeriksaan terhadap proses pembuatannya, terutama apabila terdapat dugaan tekanan, intimidasi, atau keadaan yang membuat seseorang tidak leluasa menentukan persetujuannya.

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Kejurkab MMA Amateur IBCA "Boedak Betumbuk Siak 2026" Sukses Digelar, Cetak Bibit Atlet Berprestasi

Ia meminta penyidik mendalami siapa saja yang berada di lokasi kejadian, siapa yang terlibat dalam proses pembuatan kesepakatan, serta bagaimana kondisi Jono ketika menandatangani surat tersebut.

“Jangan sampai selembar kertas dijadikan alat untuk melegitimasi tindakan yang diduga mengandung kekerasan dan intimidasi. Kami ingin mengetahui apakah surat tersebut benar-benar lahir dari kesepakatan bebas atau justru dari situasi yang membuat klien kami tidak memiliki keleluasaan untuk menolak,” ujarnya.

Sepeda Motor Yamaha Lexi Dikuasai, Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar Hukumnya

Selain surat perdamaian, penguasaan sepeda motor Yamaha Lexi milik Jono Mulya juga menjadi persoalan yang dipertanyakan pihak kuasa hukum.

Azwar menjelaskan, berdasarkan rekaman percakapan yang telah dipelajari, penyebutan sepeda motor sebagai jaminan berasal dari pihak A.S. dan bukan merupakan inisiatif Jono yang secara sukarela menawarkan kendaraannya sebagai jaminan pembayaran.

Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan pertanyaan mengenai dasar persetujuan dan kewenangan pihak yang menguasai kendaraan tersebut.

“Kami ingin bertanya secara terbuka, atas dasar hukum apa sepeda motor milik klien kami dikuasai? Siapa yang memberikan kewenangan untuk menjadikan kendaraan tersebut sebagai jaminan? Apakah ada persetujuan yang sah dan diberikan tanpa tekanan?” ungkapnya.

Azwar juga meminta agar sepeda motor tersebut tidak dijual, digadaikan, dialihkan, maupun dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum persoalan memperoleh kejelasan hukum.

Dugaan Penganiayaan dan Intimidasi Diminta Diusut

Azwar menegaskan, dugaan penganiayaan tidak boleh dikesampingkan hanya karena setelah kejadian terdapat surat kesepakatan perdamaian.

Menurutnya, apabila ditemukan unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, perkara tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pihaknya meminta kepolisian mendalami seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari dugaan pemukulan, kondisi luka yang dialami Jono, situasi ketika dirinya disebut dikelilingi sejumlah orang, proses penandatanganan surat perdamaian, hingga penguasaan sepeda motor.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Korban Pembunuhan Minta Polres Pelalawan Segera Tetapkan Para Tersangka 

Ia juga meminta agar rekaman percakapan diperiksa secara utuh, disertai pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan bukti pendukung lainnya.

“Jangan sampai orang yang diduga menjadi korban penganiayaan justru berada dalam posisi tertekan untuk memenuhi tuntutan pembayaran. Hukum tidak boleh dijalankan dengan cara mengerahkan massa, melakukan kekerasan, kemudian memaksakan suatu kesepakatan,” tegas Azwar.

Kuasa Hukum Siapkan Langkah Hukum

Azwar Alimin Musa, S.H., menyatakan akan terus mengawal persoalan yang dialami Jono Mulya dan menempuh langkah hukum berdasarkan fakta serta alat bukti yang tersedia.

Ia berharap aparat penegak hukum dapat menangani persoalan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan tanpa mengabaikan dugaan kekerasan maupun persoalan penguasaan kendaraan milik kliennya.

Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut uang Rp15 juta ataupun sepeda motor, melainkan juga menyangkut perlindungan terhadap keselamatan seseorang, kebebasan memberikan persetujuan, serta hak kepemilikan atas harta benda.

“Kami tidak sedang mencari pembenaran untuk siapa pun. Kami meminta hukum ditegakkan secara adil. Jika memang ada dugaan penganiayaan, intimidasi, maupun pemaksaan, silakan periksa dan ungkap berdasarkan alat bukti. Tidak boleh ada pihak yang merasa bisa bertindak semaunya hanya karena berada dalam kelompok yang lebih banyak,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan persoalan tersebut berhenti hanya karena adanya dokumen perdamaian yang proses pembuatannya masih dipersoalkan.

“Kami akan mengawal perkara ini. Jangan sampai kekuatan massa mengalahkan supremasi hukum. Siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum, bukan melalui pembenaran sepihak,” tutup Azwar Alimin Musa, S.H., selaku kuasa hukum Jono Mulya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *