Proklamasi Rakyat Tanjung Mulia, KTPMI Tuntut 700 Hektare Diduga Dikuasai PT Nubika Jaya Dikeluarkan dari HGU

LABUHANBATU SELATAN – Judicial Justice | Perjuangan masyarakat Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, terkait persoalan lahan seluas kurang lebih 700 hektare kembali menjadi sorotan.

Ratusan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Penggarap Masyarakat Indonesia (KTPMI) menggelar aksi penyampaian aspirasi dengan membacakan pernyataan yang mereka namakan Proklamasi Rakyat Tanjung Mulia, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di kawasan perkebunan kelapa sawit tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga warga yang tergabung dalam KTPMI.

Dengan penuh semangat, massa berkumpul dan mengikuti pembacaan proklamasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum KTPMI. Bagi masyarakat, pernyataan tersebut merupakan simbol perjuangan untuk mendapatkan kepastian atas lahan seluas 700 hektare yang mereka klaim sebagai lahan masyarakat.

KTPMI Sampaikan Empat Poin Pernyataan

Dalam naskah Proklamasi KTPMI Desa Tanjung Mulia, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan dan pernyataan sikap.

Pertama, KTPMI menyatakan bahwa lahan yang menurut mereka telah dirampas oleh PT Nobika Jaya kini kembali dikuasai dan diusahakan oleh kelompok tersebut.

Kedua, KTPMI meminta Bupati Labuhanbatu Selatan agar memperjuangkan penetapan lahan seluas 700 hektare yang mereka klaim sebagai lahan masyarakat untuk dikeluarkan dari HGU PT Nubika Jaya.

Ketiga, KTPMI mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendukung reforma agraria dengan mengedepankan prinsip keadilan dan semangat bahwa tanah untuk kesejahteraan rakyat.

Keempat, mereka meminta agar proses administrasi dan penetapan hak atas lahan tersebut dilakukan secara saksama serta diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pernyataan tersebut menjadi bentuk terbuka aspirasi masyarakat yang meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan agraria yang menurut mereka telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Camat Kampung Rakyat: Persoalan Sudah Berlangsung Bertahun-tahun

Baca Juga:  Husni Tamrin Ajak Warga Makmurkan Masjid di Tengah Kabut Asap

Menanggapi perjuangan masyarakat tersebut, Camat Kampung Rakyat, Ali Brahamsar Nasution, SE., MM., saat dikonfirmasi secara langsung oleh awak media menyampaikan bahwa pihaknya masih mengikuti perkembangan persoalan tersebut.

“Saat ini kita ikuti dulu perkembangan, BG, karena permasalahan ini bukan cuma tahun ini saja. Bahkan sudah bertahun-tahun masyarakat melakukan aksi dalam perjuangan mereka seperti ini,” ujar Ali Brahamsar.

Pernyataan camat tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang disuarakan masyarakat bukan merupakan persoalan baru. Namun, masyarakat tentunya masih membutuhkan kejelasan mengenai langkah penyelesaian dan tindak lanjut dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Kapolres Labusel Belum Berikan Tanggapan

Di sisi lain, awak media juga telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Rosef Efendi, S.I.K., melalui pesan WhatsApp pada 16 November 2026, terkait perjuangan KTPMI dan persoalan lahan yang menjadi perhatian masyarakat.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan atau keterangan resmi dari Kapolres Labuhanbatu Selatan.

Menanti Penyelesaian, Bukan Sekadar Pernyataan

Aksi pembacaan Proklamasi KTPMI berlangsung tertib dan damai hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

Persoalan lahan seluas 700 hektare yang dipersoalkan masyarakat kini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, ATR/BPN, serta pihak perusahaan.

Pemeriksaan terhadap dokumen HGU, riwayat penguasaan tanah, batas-batas lahan, dan dasar hukum pengelolaannya menjadi bagian penting untuk memastikan penyelesaian yang objektif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Pernyataan proklamasi merupakan sikap dan tuntutan KTPMI, bukan keputusan hukum yang secara otomatis membatalkan HGU atau menetapkan kepemilikan tanah.

Masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah. Sebab, persoalan agraria yang berlangsung bertahun-tahun tidak cukup hanya direspons dengan mengikuti perkembangan, tetapi membutuhkan penanganan yang transparan, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga:  Musim Penghujan, BPBD Siak Imbau Warga Empat Kecamatan Waspada Banjir

Pewarta: Amlin Nst

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *