PEKANBARU – Judicial Justice | Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH) mempertanyakan penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat oleh Satreskrim Polres Pelalawan. Keberatan tersebut muncul setelah Ketua Umum AJPLH, Soni, S.H., M.H., M.Ling., menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) tertanggal 17 November 2026, Nomor B/218/XI/RES.5.3./2026/Satreskrim. Dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor B/1895/XI/RES.5.3/2026/Satreskrim.
Dalam surat tersebut, Plh. Kasat Reskrim Polres Pelalawan IPTU Asbon Mairizal, S.Psi, MH, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara pada 12 November 2026, dugaan peristiwa yang dilaporkan AJPLH dinilai bukan merupakan tindak pidana dengan mengacu pada ketentuan Pasal 110B Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, AJPLH menilai keputusan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu diuji melalui gelar perkara khusus di Polda Riau.
Soni juga mempersoalkan surat pemberitahuan yang ditujukan langsung kepada dirinya, padahal pengaduan dibuat atas nama Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup sebagai organisasi berbadan hukum.
“Pengaduan tersebut dibuat dan disampaikan atas nama badan hukum Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, surat pemberitahuan perkembangan maupun penghentian penyelidikan seharusnya ditujukan kepada AJPLH sebagai pihak pengadu, bukan kepada saya secara pribadi,” tegas Soni.
Selain itu, AJPLH mempertanyakan penerapan Pasal 110B yang dijadikan dasar pertimbangan penghentian penyelidikan. Menurut Soni, ketentuan tersebut mengatur mekanisme penyelesaian administratif terhadap kegiatan yang telah terlanjur dilakukan di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, penerapan mekanisme tersebut harus dibuktikan melalui pemenuhan persyaratan dan kewajiban administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
“Asas ultimum remedium bukan berarti setiap kegiatan yang diduga melanggar hukum otomatis terbebas dari proses pidana,” ujarnya.
Persoalan lainnya menyangkut objek kawasan hutan yang menurut AJPLH merupakan kawasan yang telah diberikan izin kepada PT Arara Abadi. Soni mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyurati perusahaan tersebut untuk meminta klarifikasi dan telah menerima jawaban tertulis.
“Berdasarkan jawaban yang kami terima, pihak terlapor disebut tidak pernah mengajukan surat permohonan sebagaimana mekanisme yang diamanatkan Pasal 110B. Ini merupakan informasi penting yang harus didalami oleh penyidik sebelum mengambil kesimpulan penghentian penyelidikan,” ungkapnya.
Atas dasar itu, AJPLH berencana menyurati Kapolda Riau c.q. Direktur Reserse Kriminal Khusus c.q. Kabag Wassidik untuk meminta pengawasan penyidikan sekaligus pelaksanaan gelar perkara khusus. AJPLH menginginkan seluruh fakta, termasuk status kawasan hutan, mekanisme penyelesaian administratif, serta jawaban tertulis PT Arara Abadi, diperiksa secara menyeluruh dan objektif.
AJPLH juga menyatakan akan menggelar aksi damai di depan Mapolda Riau pada 9 Desember 2026 apabila permintaan gelar perkara khusus tidak ditindaklanjuti. Soni menyebutkan aksi tersebut direncanakan melibatkan sekitar 200 jurnalis lingkungan hidup.
“Kami akan menyampaikan aspirasi secara damai di depan Polda Riau. Kami meminta Kapolda Riau memberikan perhatian dan memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara objektif, transparan, serta profesional,” tegasnya.
Soni yang mengaku pernah berdinas di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menegaskan bahwa dirinya terus mempelajari perkembangan regulasi di bidang kehutanan. Ia meminta penyidik tidak hanya melihat persoalan dari sisi administratif, tetapi juga mengutamakan perlindungan lingkungan hidup dan kelestarian kawasan hutan.
“Penyidik harus melek terhadap regulasi kehutanan. Yang paling utama adalah melindungi lingkungan hidup dan kawasan hutan, bukan justru melindungi orang-orang yang diduga menguasai kawasan hutan secara ilegal,” tegas Soni.
Ia menambahkan, AJPLH akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta agar penghentian penyelidikan dapat diuji melalui mekanisme pengawasan di tingkat Polda Riau.
“Saya membaca surat penghentian penyelidikan ini sampai tersenyum. Saya memahami aturan kehutanan dan terus mempelajarinya. Karena itu, kami meminta agar perkara ini dibuka kembali ruang pengujiannya melalui gelar perkara khusus,” tutupnya.









